Tuesday, June 24, 2014

Jadilah Pemilih Cerdas

Menuju 9 Juli Sebagai bahan evaluasi nanti, wawasan kebangsaan. :) Menuju 9 Juli 23 Juni 2014 pukul 16:33 Kafil Yamin SEBELUM 9 Juli nanti, para calon memilih masih punya waktu untuk menimbang-nimbang calon presiden mana yang lebih baik buat Indonesia hari ini dan ke depan. Bagi pemilih rasional dan pemilih yang belum memutuskan, masih bisa berubah pilihan, termasuk saya, kalau anda bisa meyakinkan bahwa visi Prabowo lebih baik dari Jokowi atau sebaliknya. Sedangkan untuk pemilih emosional, yang berprinsip “Pokoknya no satu; pokonya no dua”. Tulisan ini tak banyak gunanya. Pemilihan rasional tidak bisa dibombardir dengan janji-janji: Kami akan membebaskan biaya sekolah, kami akan menyediakan lapangan kerja bagi sekian juta rakyat, kami akan menaikkan gaji buruh, kami akan menurunkan harga pangan, dan semacamnya. Pemilih rasional akan bertanya: bagaimana caranya, umpamanya, membebaskan biaya sekolah itu? Nah, kita perlu bersama-sama menelaah apakah program masing-masing calon cukup realistis, bernilai strategis atau sekedar keinginan. Kita pilih program ekonomi, sebab bidang ini paling penting dan sangat menentukan. Program-progam lain tidak akan terwujud bila program ekonomi tidak berjalan. Kita mulai dari Jokowi-JK. Inti program ekonomi pasangan adalah: Ekonomi Berdikari Mencapai pertumbuhan ekonomi 7persen. Pembangunan Koperasi dan UMKM Membangun industri Maritim, Membangun pasar-pasar tradisional dan pertanian Membangun jalan baru sepanjang 2000 km di Sumatra dan luar Jawa. Kartu Sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kartu Pintar untuk seluruh usia sekolah. Untuk mewujudkan ini, strategi Jokowi-JK adalah: Meningkatkan investasi pengusaha nasional dan daerah; memudahkan perizinan usaha; Membangun pendidikan, yang akan menghasilkan manusia-manusia produktif. Produktifitas yang meningkat akan meningkat daya saing ekonomi. Penghematan APBN lewat E-budgeting, E-auditing, E-purchasing. Sedangkan inti program ekonomi Prabowo-Hatta adalah: Ekonomi Kerakyatan Alokasi minimal satu milyar rupiah untuk setiap desa dan kelurahan Menaikkan penghasilan rata rata rakyat Indonesia dari Rp3 juta per bulan menjadi Rp6 juta per bulan, di ujung masa pemerintahan 5 tahun. Menambah lahan sawah dua juta hektare Menyiapkan dua lahan juta hektar untuk bio-ethanol Membangun 3 ribu kilometer jalan, 4 ribu km jalan kereta api, delapan pelabuhan Mendirikan bank tani dan nelayan, bank koperasi dan lembaga tabungan haji Prabowo-Hatta merancang strategi: Ekonomi jalan tengah berdasarkan pasal 33 UUD 45, yakni penguasaan sumber-sumber daya alam. Perlindungan terhadap golongan rakyat yang tertinggal Membuka investasi asing yang tidak memaktikan ekonomi rakyat Pengalihan dana secara besar-besaranf dari kota ke desa-desa, antara lain melalui dana bergulir. Mari kita beri apresiasi kepada keduanya. Program ekonomi keduanya bagus. Bagi kita, rakyat yang ingan pintar dan memilih secara rasional, pertanyaannya adalah: Apakah program kedua calon itu bisa dilaksanakan? Tentu, kedua calon akan menjawab bisa. Tapi kita tak ingin pengyakinan, kita ingin melihat alasan yang masuk akal. Pertanyaan bagi program ekonomi Jokowi-JK adalah, darimana duit untuk membiayai program-program itu? Jokowi dalam presentasinya sama sekali tidak menjelaskan darimana dananya . Kartu sehat yang dibawa rakyat untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit itu kan harus ada nilai duitnya; harus ada yang bayar. Pemerintah yang membayar. Tapi duitnya dari mana? Karena Tuan Jokowi tak menjelaskan, kita beasumsi yang paling realistis saja: dari APBN. Dengan demikian APBN perlu beban tambahan, karena APBN sekarang saja tekor (defisit) Rp209,5 triliun atau 2,24 persen, alias lebih besar belanja daripada pendapatan. Meningkatkan besaran APBN yang tekor itu pasti perlu dana sangat besar. Darimana? Pendapatan negara sudah jelas kurang. Penghematan lewat e-budgeting, e-auditing dan e-purchasing tidak akan mengubah angka besaran APBN, yang tahun 2013 tercatat Rp1.683 trilyun (data Kemenkeu). Langkah paling mungkin dan realistis untuk meningkatan pendapatan negara yang adalah dengan menaikkan pajak dan menambah jumlah wajib pajak. Langkah ini pasti akan membebani rakyat. Makan di resto kelas menengah yang tadinya hanya dikenai Pajak Pembanguan Daerah (PBD) 10persen, akan naik jadi 15persen atau 20persen. Demikian pula sejumlah transaksi barang dan jasa, pajaknya akan lebih tinggi. Juga PPN dan pajak harta kekayaan. Kalau saya dapat proyek bernilai Rp10 juta, bayaran saya akan dipotong sekitar Rp2 juta. Maka, semakin tinggi dan ‘wah’ program ekonomi Jokowi-JK, semakin berat beban rakyat nantinya. Mereka tak punya sumber ekonomi di luar APBN. Maka lagi, program-progam mereka menjadi tidak realistis. Tidak bisa dilaksanakan. Sekedar contoh kecil, Mas Joko menyatakan akan membeli kembali Indosat yang dijual tantenya Megawati dengan harga obral. Harga saham Indosat sekarang sudah sangat tinggi. Hanya selang satu tahun setelah dilepas, harga saham Indosat naik 25persen [2005] – entah sekarang. Kalaupun Tuan Joko bisa mendapat uang untuk itu, belum tentu si pemilik Indosat sekarang mau menjualnya. Kartu sehat dan kartu pintar masih bisa dibuat, tapi tak bisa dipakai berobat dan bayar iuran sekolah. *** Sekarang, pertanyaan yang sama kita ajukan untuk program ekonomi kerakyatan Prabowo. Program-programnya cukup ambisius dan membutuhkan biaya besar. Dari mana duitnya? Jawabannya: Dari kebocoran kekayaan negara sebesar 1000 trilyun per tahun. Dengan mengutip data KPK, ini angka sangat moderat. Sebab, kata Prabowo, nilai kebocoran menurut KPK adalah 7.200 trilyun rupiah. Ada sekitar 70 ribu desa dan kelurahan di Indonesia, kalikan 1 milyar. Hasilnya: Rp70 trilyun. Bandingkan dengan tingkat kebocoran kekayaan nasional yang akan diselamatkan: Rp1000 trilyun. Sisanya cukup untuk membiayai program-program yang disebutkan pasangan Prabowo-Hatta. Orang sering mengacaukan kalimat ‘kebocoran kekayaan nasional’ dengan ‘kebocoran APBN. Sama sekali berbeda. Kebocoran nasional adalah mengalirnya kekayaan alam, laut, udara Indonesia keluar negeri karena sifat rendah diri, pencundang, dan malas. Lihat: Para penambang gas asing mengisap gas-gas alam Indonesia. PLN, Pertamina, PGN lantas membeli gas-gas itu dari para penambang asing dengan harga sama dengan pembali asing. Ini praktik bisnis macam apa? Saya tak bisa menemukan kata lain selain bodoh dan rendah diri. Mungkin saya masih bisa memaklumi karena kita tak punya kemampuan menambang gas sendiri, menyuling minyak fosil sendiri, menggali emas timah dan tembaga sendiri, tapi saya tak bisa memahami bagaimana air minum pun dikelola asing! Indonesia punya sumber air mineral yang berlimpah, mata-mata air murni di Sukabumi yang segar dan sehat, Aqua Danone mengambilnya dan menjualnya kepada rakyat Indonesia – pemilik sumber-sumber air tersebut! Bayangkan orang Sukabumi harus membeli minuman kemasan produksi asing. Ini sama saja orang memetik buah-buahan di kebun kita, lalu kita mengeluarkan uang untuk membeli buah-buahan itu. Jangan salahkan orang yang memetik itu, tapi lihat betapa bodohnya kita! Itulah yang dimaksud kebocoran kekayaan nasional yang ribuan trilyun pertahun itu. Prabowo-Hatta akan menutupnya dan mengalihkannya untuk membiaya program-program ekonomi mereka. Atas dasar ini, saya memilih Prabowo-Hatta -- masih bisa berubah pilihan bila anda bisa menjelaskan secara rasional, bahwa bahwa pasangan Jokowi-JK lebih baik.